Jasa Urus PKKPR Resmi, Cepat, dan Terpercaya

✅ 1. Dasar Hukum Utama Tata Ruang

📌 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Menjadi dasar utama penataan ruang di Indonesia, termasuk:

• penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW)

• pengaturan peruntukan lahan

• kesesuaian kegiatan dengan ruang

✅ 2. Dasar Hukum PKKPR

PKKPR merupakan bentuk persetujuan yang memastikan kegiatan dan penggunaan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Dasar hukumnya mengacu pada:

📌 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Mengatur lebih rinci tentang:

• perizinan tata ruang

• persetujuan kesesuaian kegiatan

• persetujuan kesesuaian penggunaan ruang

✅ 3. Dasar Hukum Perizinan Berusaha (Terkait OSS)

Karena PKKPR biasanya diperlukan dalam rangka izin usaha, maka juga terkait dengan peraturan perizinan berusaha:

📌 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Menjadi dasar penyederhanaan perizinan dan pengaturan sistem OSS.

📌 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021

Tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko (OSS).

✅ 4. Dasar Hukum Lingkungan (Jika Kegiatan Berpotensi Dampak)

Beberapa kegiatan usaha memerlukan dokumen lingkungan yang juga berkaitan dengan PKKPR, seperti:

📌 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

📌 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

📌 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU Cipta Kerja di bidang Lingkungan Hidup

✅ 5. Dasar Hukum Pelaksanaan di Daerah

Karena PKKPR sering diterbitkan oleh pemerintah daerah, maka juga memiliki dasar hukum berupa:

• Peraturan Daerah (Perda)

• Peraturan Bupati/Walikota

• Peraturan Kepala Dinas terkait

📌 Peraturan daerah inilah yang biasanya mengatur detail syarat, prosedur, dan biaya PKKPR di wilayah masing-masing.

Jasa Urus PKKPR siap membantu permasalahan ANda