Jasa Urus SBUJPTL Profesional

Jasa Urus SBUJPTL Profesional – SBUJPTL (Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik) adalah sertifikat wajib bagi badan usaha yang menjalankan kegiatan jasa penunjang tenaga listrik, seperti konsultansi, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pemeriksaan instalasi tenaga listrik. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa badan usaha telah memenuhi persyaratan teknis, administrasi, dan kompetensi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanpa SBUJPTL, badan usaha tidak dapat menjalankan kegiatan jasa penunjang tenaga listrik secara legal.

Jasa Urus SBUJPTL

konsultan-slf.co.id Jasa Urus SBUJPTL

SBUJPTL merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga berwenang untuk badan usaha yang bergerak di bidang jasa penunjang tenaga listrik. Sertifikat ini memastikan bahwa perusahaan memiliki:

Tenaga ahli yang kompeten
Sistem manajemen yang sesuai standar
Kemampuan teknis dalam bidang ketenagalistrikan

SBUJPTL berlaku untuk berbagai lingkup kegiatan jasa penunjang tenaga listrik sesuai klasifikasi usaha.

Mengapa SBUJPTL Penting untuk Badan Usaha?

Legalitas Usaha Terjamin

Menjadi syarat utama agar usaha di bidang ketenagalistrikan dapat beroperasi secara sah.

Syarat Mengikuti Tender & Proyek

Diperlukan untuk mengikuti tender PLN, BUMN, maupun proyek swasta.

Meningkatkan Kredibilitas Perusahaan

Menunjukkan kompetensi dan profesionalisme badan usaha.

Menghindari Sanksi Administratif

Terhindar dari denda, pembekuan, hingga pencabutan izin usaha.

Jasa Urus SBUJPTL

Siapa yang Wajib Mengurus SBUJPTL?

SBUJPTL mencakup beberapa bidang jasa, antara lain:

Konsultansi tenaga listrik
Pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik
Pengoperasian dan pemeliharaan
Pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik

Syarat Pengurusan SBUJPTL

1. Persyaratan Administrasi Perusahaan

Surat permohonan pengurusan SBUJPTL dari perusahaan
Copy Akta Pendirian Perusahaan & SK Pengesahan
NPWP perusahaan
NIB (Nomor Induk Berusaha) / SIUP
TDP / Keterangan Domisili Perusahaan
KTP Direktur / Penanggung Jawab
SK Pengangkatan Direksi / Pengurus
Struktur organisasi perusahaan
Surat Kuasa (jika diwakilkan)

2. Dokumen Legalitas Usaha

Izin usaha terkait (mis. Izin OSS, SIUP, atau izin sektor lain jika diperlukan)
Dokumen perizinan teknis jika ada (sesuai ketentuan daerah)
Surat Keterangan Domisili / SKDP
Surat Keterangan Tidak Dalam Pengawasan / Tidak Ada Sengketa (jika diminta)

3. Dokumen Teknis Kegiatan Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan jasa
Daftar jenis jasa yang diselenggarakan (misalnya: pemasangan, pemeliharaan, instalasi, dll)
Daftar tenaga ahli / teknisi yang dimiliki (jika diminta)
Foto kegiatan / portofolio proyek (opsional, tergantung ketentuan)
Sertifikat kompetensi tenaga kerja (jika diperlukan)
Dokumen SOP keselamatan kerja (K3) (kadang diminta)

4. Persyaratan Khusus (Tergantung Daerah)

Beberapa daerah dapat meminta tambahan seperti:

Rekomendasi dari instansi terkait
Surat Keterangan Tidak Sedang Bermasalah dengan Hukum
Surat Izin Gangguan (HO) (jika masih berlaku)
Dokumen BPJS Ketenagakerjaan / Kesehatan (opsional)
Bukti pengalaman proyek (untuk jasa tertentu)

Dasar Hukum SBUJPTL

1. Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Menjadi dasar hukum utama pengaturan:

penyediaan tenaga listrik
usaha ketenagalistrikan
pembinaan dan pengawasan kegiatan ketenagalistrikan

✅ Dasar Hukum Perizinan dan Usaha

2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Mengatur:

kemudahan berusaha
penyederhanaan perizinan melalui OSS
tata cara perizinan usaha di Indonesia

3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Menjadi dasar mekanisme perizinan usaha (termasuk kegiatan jasa penunjang) melalui sistem OSS.

✅ Dasar Hukum Perizinan Sektor Energi

4. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan

Mengatur lebih rinci tentang:

kegiatan usaha ketenagalistrikan
kewajiban dan standar penyelenggaraan

✅ Dasar Hukum Teknis (Terkait Standar K3 dan Kompetensi)

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan / K3 (terkait keselamatan kerja)

SBUJPTL sering mensyaratkan tenaga kerja kompeten dan K3, sehingga dasar hukumnya juga terkait:

Keselamatan dan kesehatan kerja
Sertifikasi kompetensi tenaga kerja

✅ Dasar Hukum Peraturan Daerah

Karena SBUJPTL biasanya dikeluarkan oleh pemerintah daerah, maka ada dasar hukum daerah berupa:

🔹 Peraturan Daerah (Perda)

🔹 Peraturan Bupati/Walikota

🔹 Peraturan Kepala Dinas/Instansi terkait

How it Works

Cara Kerja Kami

Jasa Urus SBUJPTL- Tahapan lengkap pengurusan perizinan konstruksi bersama Digital Legal Konsultan Indonesia – dari konsultasi hingga dokumen jadi. Proses mudah, cepat, dan terjamin!

Konsultasi Gratis

Diskusikan kebutuhan perizinan Anda (SLF, PBG, AMDAL, dll) via WA/telepon.
Penawaran & Kontrak

Dapatkan rincian biaya dan timeline.
Tandatangani kontrak kerja.
Pengumpulan Dokumen

Kami bantu lengkapi semua persyaratan.
Pengurusan ke Instansi

Tim ahli kami yang mengajukan dan pantau progresnya.
Revisi (Jika Diperlukan)

Gratis perbaikan dokumen jika ada kendala.
Dokumen Terbit

Terima perizinan resmi + laporan lengkap.

Why Us

Mengapa Kami

Berikut adalah alasan kenapa Anda harus memilih kami sebagai konsultan Jasa Urus SBUJPTL

Tim Ahli

Kami memiliki jaringan profesional yang terdiri dari mantan praktisi dinas, konsultan hukum konstruksi, dan environmental specialist – yang benar-benar paham seluk-beluk perizinan dari dalam.

Proses Cepat

Kami memiliki jaringan profesional yang terdiri dari mantan praktisi dinas, konsultan hukum konstruksi, dan environmental specialist – yang benar-benar paham seluk-beluk perizinan dari dalam.

Garansi Transparan

✔ Tidak ada biaya tersembunyi
✔ Update progres real-time via WhatsApp

Layanan All In One

Dari izin bangunan, dokumen lingkungan, hingga sertifikasi internasional – semua bisa kami handle dalam satu pintu.

Terbukti & Terpercaya

Telah membantu 1850+ klien dari berbagai sektor dengan 99.8% tingkat keberhasilan pengajuan dokumen.